Alasan MK Menolak Uji UU Penodaan Agama (4)

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bentuk amandemen KUHP, yakni menamnbah Pasal 156a. Pasal tersebut tidak terbukti inkonstitusional menurut hukum.

Dalam amar putusan penolakan uji materi UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama, Senin (19/4) di Jakarta, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan, “Pada Kitab Undang-undang Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”

Ahli Mudzakkir menyatakan, ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bentuk amandemen KUHP, yakni menambah Pasal 156a. Norma hukum pidana dalam Pasal 156a pada huruf a adalah norma hukum yang menentukan sanksi bagi perbuatan jahat, yang sifat jahatnya melekat pada perbuatan yang dilarang, sedangkan sifat kriminalnya muncul karena memang perbuatan itu adalah jahat.

Adapun sifat jahatnya itu adalah permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. Terhadap dua pandangan tersebut, Mahkamah sependapat dengan ahli Mudzakkir sehingga dalil para Pemohon tidak tepat menurut hukum. Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya ketidakpastian hukum melalui penambahan Pasal 156a KUHP dan tidak dapat memberikan bukti yang nyata tentang kerugian konstitusional yang didasarkan pada klausula “permusuhan”, “penyalahgunaan”, atau “penodaan” agama sehingga dalil para Pemohon mengenai inkonstitusional Pasal 4 UUPencegahan Penodaan Agama tidak tepat menurut hukum.

Menimbang pernyataan para Pemohon perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formal dan substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya boleh menyatakan konstitusional atau tidak konstitusional, maka menginat substansi UU Pencegahan Penodaan Agama tersebut secara keseluruhan adalah konstitusional, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mengubah redaksionalnya.

Bahwa pengakuan bangsa Indonesia atas kekuasaan Allah SWT dan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan pengakuan yang tidak berubah baik dipandang secara filosofis maupun normatif. Ahli filsafat Notonagoro dalam pidato ilmiah pada peringatan dies natalis Universitas Airlangga tanggal 10 November 1955, menyebut Pancasila (yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945) sebagai “norma fundamental negara” (Staatsfundamentalnom).

Pancasila tentu saja termasuk di dalamnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat diubah, berbeda dengan Grundnorm yang menurut Hans Nawiasky masih dapat diubah. Secara normatif, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh karena berdasarkan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 yang dapat dilakukan perubahan hanyalah pasal-pasal UUD dengan pengecualian Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yakni bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945, sedangkan Pembukaan tidak dapat diubah. Pembukaan UUD 1945 ibarat akta kelahran sebuah bangsa sehingga perubahan atasnya berarti perubahan atas kelahirannya.

Mahkamah menimbang bahwa terhadap kepentingan masyarakat penganut kepercayaan yang sudah lama hidup di Indonesia, Mahkamah berpendapat, masyarakat penganut kepercayaan adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meyakini kepercayaannya sesuai dengan jaminan dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan penerapan norma dalam hukum administrasi dan bukan merupakan permasalahan pertentangan norma UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945. Oleh sebab itu dalil pada pemohon tidak beralasan hukum.

Dari rangkaian pendapat Mahkamah, permohonan pengujian materiil para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Pertentangan norma antara Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama terbadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tidak terbukti menurut hukum.

Mahkamah berkesimpulan dalil-dalil permohonan pengujian materiil, tidak beralasan hukum. Amar putusan Mahkamah Konstitusi mengadili, menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi Senin 19 April 2010 yakni Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M Arsyad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah, dan DPR, serta para Pihak Terkait. [selesai/ikl]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: