Alasan MK Menolak Uji UU Penodaan Agama (3)

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat ancaman pidana dalam UU Pencegahan Penodaan Agama tidak melanggar konstitusi. Ancaman pidana administratif paling lama satu tahun tidak melampaui batas kewajaran.

Hal itu tertuang dalam putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang penolakan uji materi UU Pencegahan Penodaan Agama yang dibacakan di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/4) kemarin. Pasal yang diujikan para pemohon anatara lain Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama yang menyatakan, “Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

Menurut Mahkamah, besarnya ancaman pidana administrasi merupakan kewenangan pembentukan Undang-undang untuk menentukannya sebagai opened legal policy. Ahli Mudzakir menyatakan ancaman pidana lima tahun dalam Pasal 3 sebagai ultimum remedium dari sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama. Ketentuan yang demikian sudah lazim dalam hukum pidana administrasi. Oleh sebab itu, Mahkamah sependapat dengan ahli Mudzakkir bahwa ketentuan tentang ancaman pidana tersebut tidak melanggar konstitusi.

UU Pencegahan Penodaan Agama, pada pokoknya mengatur dua aspek pembatasan atas kebebasan beragama yaitu pembatasan yang bersifat administratif dan pembatasan yang bersifat pidana. Pembatasan administratif yaitu larangan di muka umum untuk dengan sengaja melakukan penafsiran tentang suatu agama atau melakukan kegiatan, yang menyipangan dari pokok-pokok ajaran suatu agama yang dianut di Indonesia yang sanksinya bersifat administratif yang dimulai dari peringatan sampai dengan pelarangan serta pembubaran organisasi, sedangkan larangan yang bersifat pidana yaitu larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Mahkamah menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan pasal a quo tidak dapat diterapkan (unforceable) adalah permasalahan dari penerapan hukum (application of law) dan bukan permasalahan konstitusional (constitutional problem). Dalam hal ini Mahkamah sependapat dengan ahli Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa ketidakidealan pelasanaan UU Pencegahan Penodaan Agama dalam lingkup konstektual terjadi karena kesalahan penerapan, sehingga tidak berarti harus menggugurkan norma yang ada di salam UU Pencegahan Penodaan Agama.

Mahkamah menimbang bahwa dalil para Pemohon tentang tidak terpenuhinya syarat kriminalisasi dalam UU Pencegahan Penodaan Agama disebabkan UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat menggambarkan perbuatan pidana yang dimaksud dengan teliti (precision principle) adalah tidak tepat menurut hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat diartikan tersendiri, terpisah dari pasal-pasal lain yang menjadi satu kesatuan yang utuh dalam UU Pencegahan Penodaan Agama.

Lagipula Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan ultimum remedium manakala sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak efektif. Mahkamah menilai ancaman pidana lima tahun yang terkandung dalam Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama berada dalam ranah kebijakan yang dapat diambil dalam proses legislasi. Adapun proses peradilan pidana merupakan kewenangan peradilan umum. Proses yudisial yang dilakukan oleh peradilan hukum inilah yang akan memberikan kepastian penegakan hukum.

Mahkamah menimbang bahwa disparitas atau perbedaan penjatuhan pidana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan sejatinya bukan merupakan bentuk diskriminasi dan bentuk inkonsistensi multitafsir dari sebuah teks, melainkan merupakan kewenangan hakim yang dapat menilai berat atau ringannya pelanggaran menurut kasusnya masing-masing. Dengan demikian dalil pada Pemonoh tentang diskriminasi dan multitafsir dalam penegakan hukum pidana adalah dalil yang tidak relevan, dan oleh karenanya dalil para Pemohon tidak tepat menurut hukum. [bersambung/ikl]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: