Alasan MK Menolak Uji UU Penodaan Agama (2)

Jakarta – Dalam amar putusan penolakan Uji Materi terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama, Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat dalil-dalil pemohon tidak tepat. Keberadaan UU tersebut tidak bertentangan dengan HAM seperti yang diatur dalam UUD 1945.

Berikut inilah isi putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 yang dibacakan dalam Sidang Pembacaan Putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/4) kemarin.

Para Pemohon juga memersoalkan keberadaan Surat Putusan Bersama (SKB) yang pada hakikatnya tidak dikenal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undanga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. SKB tidak memiliki landasan hukum yang tepat untuk menjadi alasan pemaksa untuk melarang keyakinan seseorang atau kelompok yang berbeda dengan keyakinan atau penafsiran mayoritas.

Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang SKB, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama yang memerintahkan dikeluarkannya SKB adalah benar karena dibuat atas perintah UU Pencegahan Penodaan Agama. Dalam hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan surat keputusan bersama yang dikeluarkan antara Manteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri merupakan bukti dari kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan negara untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang/kelompok yang dianggap menyimpang.

Mahkamah berpendapat menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki perundang-undangan adalah, a. Undang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah.

Akan tetapi, Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Menurut Mahkamah, Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama, bukanlah peraturan perundang-undangan (regeling) melainkan sebuah penetapan konkret (beschikking). Tetapi terlepas dari soal apakah SKB tersebut berupa regeling atau beschikking, substansi perintah UU Pencegahan Penodaan Agama tentang hal tersebut tidak melanggar konstitusi.

Bahwa apabila Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama ini dicabut, maka negara tidak lagi memiliki peran untuk melakukan penegakan hukum atas keberadaan tindakan penyimpangan yang menyalahgunakan dan/atau menodai agama yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum. Menurut Mahkamah, pencabutan Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama justru akan menimbulkan tindakan anarkisme yang lebih berbahaya pada tataran masyarakat.

Selanjutnya terhadap dalil para Pemohon terkait dengan Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama bahwa para Pemohon menyatakan pelanggaran yang ditujukan untuk membubarkan sebuah organisasi/aliran terlarang adalah bentuk dari pengingkaran terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945. Mahkamah mengakui bahwa konstitusi telah menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sebagai sebuah hak berekspresi yang asasi. Namun, apabila dalam hal hak berserikat yang telah diberikan ternyata disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama, maka negara/pemerintah dapat melakukan penindakan terhadap organisasi tersebut.

Terhadap dalil para Pemohon tentang Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah salah mengartikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai sebuah hak yang tidak dapat dibatasi. Menurut Mahkamah, demi ketertiban umum karena hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga dapat dibatasi oleh hukum dan diberikan sanksi administratif.

Bahwa dalam bentuk apapun, baik dilakukan perorangan maupun kelompok, penodaan dan penyalahgunaan agama adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam pandangan hukum. Hal ini dikarenakan tidak ada orang atau lembaga manapun yang berhak melecehkan agama dan memperlakukan tidak hormat unsur-unsur keagamaan lain yang pada akhirnya menimbulkan keresahan dan kemarahan publik. [bersambung/ikl]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: