Alasan MK Menolak Uji UU Penodaan Agama (1)

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak Uji Materi UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Penodaan Agama. Inilah pertimbangan putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 tersebut.

MK dalam Sidang Pembacaan Putusan, di Jakarta, Senin (19/4) menimbang hal-hal sebagai berikut:

Bahwa atas pendapat para pemohon yang menyatakan negara tidak berhak melakukan intervensi atas tafsiran terhadap keyakinan atau kepercayaan seseorang untuk tidak mencampuri penafsiran atas agama tertentu, pada Penjelasan I Umum Angka 4 ditentukan, “Berhubungan dengan maksud memupuk ketentraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan;”

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan dan sama sekali tidak bertentangan dengan perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam kaitan ini, Mahkamah sependapat dengan Ahli Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi yang menyatakan; pertama, UU Pencegahan Penodaan Agama bukan Undang-undang tentang kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia melainkan Undang-undang tentang larangan penodaan terhadap agama.

Kedua, UU Pencegahan Penodaan Agama lebih memberi wadah atau bersifat antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya tindakan anarkis apabila ada penganut suatu agama yang merasa agamanya dinodai. Dengan adanya UU Pencegahan Penodaan Agama, jika masalah seperti itu timbul maka dapat diselesaikan melalui hukum yang sudah ada (UU Pencegahan Penodaan Agama).

Di samping itu, substansi Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan beragama, melainkan untuk memberikan rambu-rambu tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Penodaan agama atau penghinaan terhadap agama (blasphemy atau defamation of religion) juga merupakan bentuk kejahatan yang dilarang oleh banyak negara di dunia. Secara substantif Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat serta merta diartikan sebagai bentuk dari pengekangan forum externum terhadap forum internum seseorang atas kebebasan beragama.

Mahkamah menilai rumusan Pasal 1 Pencegahan Penodaan Agama yang memberikan larangan kepada setiap orang untuk mempublikasikan penafsiran berbeda dari agama yang dianut di Indonesia adalah bentuk dari tindakan pencegahan (preventive action) dari kemungkinan terjadinya konflik horizontal di antara masyarakat Indonesia. Mahkamah memahami bahwa agama merupakan perihal yang sakral yang sangat sensitif bagi kebanyakan orang.

Bahwa hak beragama sebagai hak individu adalah hak asasi yang melekat dalam setiap diri manusia semenjak ia lahir. Namun, dalam konteks berbangsa dan bernegara, hak beragama juga telah menjadi sebuah hak kolektif masyarakat untuk dapat dengan tenteram dan aman menjalankan ajaran agamanya tanpa merasa terganggu dari pihak lain.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa beragama dalam konteks hak asasi individu tidak dapat dipisahkan dari hak beragama dalam konteks komunal (vide Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006). Organisasi keagamaan induk inilah yang pada akhirnya mampu menjadi mitra negara dalam menciptakan ketertiban masyarakat beragama untuk saling menghargai dan bertoleransi.

Bahwa Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal lain dalam UU Pencegahan Penodaan Agama, sehingga rumusan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat dibaca secara tersendiri melainkan, harus dikaitkan dengan pasal-pasal lain dalm UU Pencegahan Penodaan Agama yang memiliki substansi untuk mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Bahwa para Pemohon telah keliru memahami Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama sebagai sebuah pembatasan atas kebebasan beragama. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bagian tidak terpisahkan dari maksud perlindungan terhadap hak beragama warga masyarakat Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam inti UU Pencegahan Penodaan Agama yakni untuk mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama demi kerukunan hidup berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama sejalan dengan amanat UUD 1945 yakni untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik (the best life possible) dan karenanya dalil-dalil para Pemohon harus dikesampingkan. [bersambung/ikl]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: